Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Abstract

Electronic agreements are a development of conventional agreements which in their implementation cannot be separated from the provisions of contract law, especially those relating to agreements as regulated in the Civil Code. Until now, the Civil Code has been the main legal basis for electronic agreements and transactions. The validity of electronic agreements still refers to the valid conditions of agreements as stated in Article 1320 of the Civil Code which is then specifically regulated in the ITE Law and/or Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce (PP PMSE). This study aims to conduct a legal study and review of the validity of the valid conditions of agreements contained in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic Commerce against Article 1320 of the Civil Code. This study uses normative juridical legal method with approach to various literature (libraries) that can be obtained from written legal sources such as books, laws and regulations, scientific articles, research results and opinions of legal experts and other sources that have relevance related to the topic of this research. The results of this study indicate that the addition of two main conditions in the PP PMSE does not conflict with Article 1320 of the Civil Code. This is because the provisions in the PP PMSE still adhere to the basic principles of contract law in Indonesian civil law, as regulated in Article 1320 of the Civil Code.

Bahasa Indonesia Abstract: Perjanjian elektronik merupakan pengembangan dari perjanjian konvensional yang dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum perikatan, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian yang sebagaimana di atur dalam KUHPerdata. Hingga saat ini KUHPerdata menjadi dasar hukum utama dalam perjanjian dan transaksi elektronik. Keabsahan perjanjian elektronik tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang kemudian secara khusus diatur dalam UU ITE dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Penelitian ini bertujuan untuk untuk melakukan kajian dan tinjauan hukum mengenai keabsahan syarat sah perjanjian yang termuat di dalam Peraturan PP PMSE terhadap Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan terhadap berbagai literatur (kepustakaan) yang dapat diperoleh dari sumber-sumber hukum tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, hasil penelitian dan pendapat-pendapat ahli hukum serta sumber lainnya yang mempunyai relevanansi terkait dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan dua syarat utama dalam PP PMSE tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam PP PMSE tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.