Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
DOI:
https://doi.org/10.19166/lp.v3i1.7762Keywords:
Cryptocurrency, Risk Management, Strategic Policies, Aset Kripto, Manajemen Risiko, Kebijakan StrategisAbstract
This research aims to analyze the dynamics of cryptocurrency regulation in Indonesia, particularly regarding the transfer of regulatory authority from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) to the Financial Services Authority (OJK) following the enactment of Law Number 4 of 2023. The research methodology employed is the normative legal research method with legislative and conceptual approaches. The analysis is conducted through a review of Law Number 4 of 2023, relevant regulations, and management concepts related to cryptocurrency management, focusing on risk management principles and strategic policies. The results of this study indicate that the comparative analysis of regulations between Bappebti and OJK indicates significant differences in approach. Bappebti emphasizes technical and commercial aspects, while OJK tends to focus on legal and systemic aspects. The transfer of authority has the potential to impact consumer protection and market security. The regulatory flexibility and cross-sectoral coverage of OJK provide the potential for synergy and harmonization with Bappebti. Active collaboration between OJK, Bappebti, Bank Indonesia, PPATK, and relevant institutions is required to achieve clear regulations, optimal consumer protection, and sustainable development of the cryptocurrency industry.
Bahasa Indonesia Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi aset kripto di Indonesia, khususnya terkait peralihan kewenangan pengaturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, peraturan perundang-undangan terkait, dan konsep manajemen terkait pengelolaan aset kripto, dengan fokus pada prinsip-prinsip manajemen risiko dan kebijakan strategis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa analisis perbandingan regulasi antara Bappebti dan OJK mengindikasikan perbedaan pendekatan yang signifikan. Bappebti lebih menekankan aspek teknis dan komersial, sedangkan OJK lebih cenderung pada aspek legal dan sistemik. Peralihan kewenangan tersebut berpotensi mempengaruhi perlindungan konsumen dan keamanan pasar. Fleksibilitas regulasi dan cakupan lintas sektor OJK memberikan potensi untuk sinergi dan harmonisasi dengan Bappebti. Diperlukan kerjasama aktif antara OJK, Bappebti, Bank Indonesia, PPATK, dan lembaga terkait untuk mencapai regulasi yang jelas, perlindungan konsumen optimal, dan pengembangan industri aset kripto yang berkelanjutan.
References
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
Buku
Afrizal, Marliyah, and Fuadi. Analisis Terhadap Cryptocurrency: Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah. Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara, 2021.
R. Ali, J. Barrdear, R. Clews, and J. Southgate, “The Economics of Digital Currencies,” Quarterly Bulletin 53, no. 4 (2014): 276–86.
Ana, Rokhmattusa’dyah, and Suratman. Hukum Investasi dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Andinata, Angga. Ebook Belajar Crypto Comprehensive. 2021.
Bappebti. “Ini Kelebihan Aset Kripto Dibanding yang Lain.” Bappebti Bulletin, Edition 239, July 2022.
Christiawan, Rio. Omnibus Law: Teori dan Penerapannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
Cita Yustitia Serfiyani, Iswi Hariyani, and R. Seftianto Dibyo. Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi. 1st ed. Yogyakarta: Jogya Bangkit Publisher, 2013.
Dourado, E., and J. Brito. “Cryptocurrency.” In The New Palgrave Dictionary of Economics, Online Edition, 2014.
DPR RI. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Accessed November 20, 2023. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-RJ-20220921-120532-4152.pdf.
Indroharto. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.” In Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, edited by Paulus Efendie Lotulung, 65. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
Krombholz, K., A. Judmayer, M. Gusenbauer, and E. Weippl. “The Other Side of the Coin: User Experiences with Bitcoin Security and Privacy.” Financial Cryptography and Data Security (2016): 1–25.
Maspaitella, Hans Christoper Krisnawangsa, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Made Dharma Aditya Adhyaksa, and Lourenthya Fleurette. Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Penerbit Maju, 2008.
Nur Ilham, Rico, and Mangasi Sinurat. Strategi Investasi Aset Digital Cryptocurrency. Medan: Bintang Pustaka, 2021.
Raharjo, Budi. Uang Masa Depan: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.
Rahman, A., and Suratman. Hukum Investasi & Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Simanjuntak, A. Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
Sinaga, Rebekka Dosma. Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas.
Sugiharto Alexander and Muhammad Yusuf Musa. Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia (Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain). Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2020.
Syamsiah, N.O. “Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.” Indonesia Journal on Networking and Security, 2017.
Wibisono, M.G. “Ketidakmampuan Indonesia Dalam Memanfaatkan Bitcoin dan Cryptocurrency.” Transformasi Global, 2020.
Artikel Jurnal
Bustomi, Yazid, and Yudho Taruno Muryanto. “The Ideal Legal Regulation For Decentralized Finance As The Development Of Indonesia Crypto Asset Trading.” Jurnal Pembaharuan Hukum 9, no. 3 (2022): 461–80. https://dx.doi.org/10.26532/jph.v9i3.21245.
Nitha, Dewa Ayu Fera, and I Ketut Westra. “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.” Jurnal Magister Hukum Udayana 9, no. 4 (2020). https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04.
Gilbert, S., and H. Loi. “Digital Currency Risk.” International Journal of Economics and Finance 10, no. 2 (2018): 108–23.
Grant, G., and R. Hogan. “Bitcoin: Risks and Controls.” The Journal of Corporate Accounting & Finance 26, no. 5 (2015): 29–37.
Nurul Huda and Risman Hambali. “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency.” Jurnal Manajemen dan Bisnis 17, no. 1 (2020).
Puspasari, S. “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.” Jurisdiction 3, no. 1 (2020): 303–30.
Tobing, Raida L., and Sriwulan Rios. “Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia 1, no. 2 (1998): 49.
Internet
Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan-Bappebti. Accessed November 18, 2023. https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_9i55wd3o_id.pdf.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Wamenkeu: Ekonomi Digital Indonesia Sangat Kuat dan Terbesar di antara Negara Tetangga.” 2022. Accessed November 18, 2023. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Ekonomi-Digital-Indonesia-Sangat-Kuat.
Komisi VI, Rudi Hartono. “Kasus DNA Pro Harus Jadi Pintu Masuk Ungkap Investasi Kripto Ilegal.” Accessed November 18, 2023. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39056/t/Rudi+Hartono%3A+Kasus+DNA+Pro+Harus+Jadi+Pintu+Masuk+Ungkap+Investasi+Kripto+Ilegal+.
DPR RI. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Accessed November 20, 2023. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K11-RJ-20220921-120532-4152.pdf.
Satgas Waspada Investasi. “Daftar Entitas Ilegal Yang Dihentikan.” Accessed November 20, 2023. https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penawaran-Aset-Kripto/LAMPIRAN%20II%20-%20DAFTAR%20ENTITAS%20ILEGAL%20SP%20SWI%20NOVEMBER%202021.pdf.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Arjana Bagaskara Solichin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
1) Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
2) Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
3) Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website). The final published PDF should be used and bibliographic details that credit the publication in this journal should be included.
