Tantangan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan

Περίληψη

The advancement of artificial intelligence (AI) has presented significant challenges to intellectual property regulations, particularly in the recognition and protection of AI-generated works. This study examines how Indonesia’s intellectual property laws accommodate AI-created works and determine who should be recognized as the rightful owner or creator. Using normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, the findings reveal that Indonesia’s Copyright Law and Patent Law do not explicitly regulate AI-generated works, as current legislation still assumes that creativity and innovation originate solely from humans. The study concludes that intellectual property ownership of AI-generated works can be attributed to AI developers, AI users, or a combination of both, based on the level of creative contribution and economic investment. Therefore, Indonesia should consider adopting a more flexible approach, as implemented in the United Kingdom and China, to provide legal certainty for AI-generated works while ensuring a balanced protection of intellectual property rights and public interest.

Bahasa Indonesia Abstrak: Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan tantangan bagi regulasi kekayaan intelektual, khususnya dalam pengakuan dan perlindungan karya berbasis AI. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum kekayaan intelektual Indonesia mengakomodasi karya AI serta menentukan siapa yang seharusnya diakui sebagai pemilik atau pencipta. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasilnya menunjukkan bahwa UU Hak Cipta dan UU Paten di Indonesia belum secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan oleh AI, karena regulasi yang ada masih berasumsi bahwa kreativitas dan inovasi selalu berasal dari manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa kepemilikan kekayaan intelektual atas karya AI dapat diberikan kepada pengembang AI, pengguna AI, atau kombinasi keduanya, dengan mempertimbangkan aspek kontribusi kreatif dan investasi ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, seperti yang diterapkan di Inggris dan Cina, guna memberikan kepastian hukum bagi karya AI serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan publik.