DISKREPANSI HUKUM KESEHATAN DAN PENGATURAN DISPUTE RESOLUTION MECHANISM TELE-ROBOTIC SURGERY AKIBAT ADVERSARIAL ERROR DI INDONESIA

Abstract

Implementasi Tele-Robotic Surgery di Indonesia, sebuah inovasi medis yang menjanjikan namun menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Meskipun UU Kesehatan telah mengadopsi prinsip transformasi digital, kerangka hukum yang komprehensif untuk Tele-Robotic Surgery masih belum ada, terutama terkait pelaksanaan dan penyelesaian sengketa medis yang timbul dari adversarial error seperti internal dan external malfunction pada robot. Penelitian yuridis normatif dan kajian pustaka digunakan untuk menganalisis masalah ini, dengan pendekatan konseptual, undang-undang, dan komparatif, membandingkan praktik dan regulasi di negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menyoroti perlunya kerangka hukum yang ideal untuk mengatur Tele-Robotic Surgery di Indonesia, termasuk pedoman tanggung jawab profesional, standar informed consent, persyaratan pelatihan dan sertifikasi, serta protokol penanganan adversarial error. Selain itu, tulisan ini mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa medis akibat Tele-Robotic Surgery, mempertimbangkan kompleksitas dan risiko yang terlibat, dan mengusulkan gagasan untuk memberikan standing position kepada robot sebagai subjek hukum dalam kasus internal malfunction. Hal ini didasarkan pada teori fiksi hukum dan perkembangan teknologi robotik yang semakin canggih. Disamping itu, perlu juga dilakukan serangkaian solusi dalam mengimplementasikan teknologi Tele-Robotic Surgery di Indonesia seperti pembuatan regulasi baku dalam peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur khusus pembedahan Tele-Robotic Surgery, pembentukan forum khusus untuk penyelesaian sengketa medis dan teknologi, pendidikan hukum medis hukum yang diakulturasikan dengan pendidikan teknologi, dan kemitraan multi sektor.