Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia [The Impact of Lost of Job Security Program on National Social Security System in Indonesia]

Samenvatting

Undang-Undang Cipta Kerja, in its considerations, was drafted to increase the protection and welfare of workers/laborers by expanding social security and assistance programs which beneficial to all workers/laborers and their families. The expansion program itself, which so-called Jaminan Kehilangan Pekerjaan, intended to maintain a decent living standard when workers/laborers lose their jobs. The said program that combines unemployment benefit norms in ILO Convention No. 102 of 1952 and Labor Market Policy in ILO Convention No. 168 of 1988 are regulated through Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 about Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Even though it is new and still needs to prove its effectiveness, its presence has impacted changes to the national social security system. The changes indicate and must be believed as the efforts of all related parties to improve the current national social security system. The research method is juridical empiric, using a comparative approach sourced from primary data through interviews with competent parties and secondary data in the form of both primary and secondary legal materials.

Bahasa Indonesia Abstrak: Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsiderannya disusun dengan tujuan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh dengan melakukan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pekerja/buruh dan keluarganya. Bentuk perluasan program jaminan sosial dalam UU Cipta Kerja adalah yang disebut dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ditujukan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Program yang mengkombinasikan norma-norma tunjangan pengangguran dalam Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 dan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja dalam Konvensi ILO No. 168 Tahun 1988 ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang meskipun masih baru dan masih harus dibuktikan efektivitasnya namun kehadirannya telah memberikan dampak perubahan terhadap penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Perubahan yang menjadi indikasi dan harus diyakini sebagai upaya berbagai pihak terkait untuk terus memperbaiki sistem jaminan sosial nasional yang sudah ada saat ini. Metode penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan komparatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.