INKONSISTENSI REGULASI DI BIDANG KESEHATAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA MEDIK DI INDONESIA

Abstract

AbstractAs an institution authorized to deal with legal complaints concerning improper health services, Indonesian Medical Disciplinary Honorary Assembly (MKDKI) has the task of determining whether there are malpractices made by doctors or dentists in the application of medical disciplines in terms of medical professional standards. This authority is stipulated in Article 66 (1) Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. However, disharmony which occurs between such article and article 66 (3) as well as several health related law in Indonesia seems like negating MKDKI role in determining the element of negligence at the time of an alleged violation such as medical malpractice. Based on this condiion, the study was conducted to examine the impact of such legal disharmony in the practices and services of  Indonesian health sector. Keywords: Medical Law, Patient’s Right, Existence of MKDKI

Abstrak

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pengaduan atas pelayanan kesehatan, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki tugas untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi yang tidak sesuai dengan standar profesi medik. Kewenangan ini tercantum dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Akan tetapi, disharmoni antara ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dengan Ayat (3) dan beberapa regulasi yang terkait dengan bidang kesehatan seakan menegaskan peranan MKDKI dalam menentukan unsur kelalaian pada saat suatu dugaan pelanggaran seperti malpraktik medik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang akibat hukum dari disharmoni peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan itu serta dampaknya terhadap praktik kedokteran Indonesia. Melalui tulisan ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan dan saran-saran yang relevan yang dapat diterapkan untuk mewujukan pembangunan kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Kesehatan, Hak Pasien, Eksistensi MKDKI