IMPLEMENTASI ASAS TANGGUNG JAWAB NEGARA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG (Studi Kasus Kecelakaan Kapal MV Caledonian Sky di Raja Ampat)
Abstract
Keywords
DOI: http://dx.doi.org/10.19166/lr.v17i3.868
Full Text:
PDFReferences
Asas-asas Pengelolaan Sumber Daya Alam, tersedia di website https//www.scribd.com, diakses pada tanggal 12 Februari 2018.
Bruggink, J.J.H, Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie, dialihbahasakan oleh B.Arief Sidharta,1996, Refleksi tentang Hukum Bandung, Citra Aditya Bakti.
Dewan Kelautan Indonesia, 2011, Membangun Laut Membangun Kejayaan Dulu, Kini dan Masa Depan, Jakarta, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Fuller Lon, 1971, The Morality of Law, Yale University,
Hadjon M.Philippus , 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu.
Harahap¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ M.Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika.
_______________, 2009, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
HR Ridwan, 2017, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Kementerian Lingkungan Hidup, Selamatkan Terumbu Karang Sekarang, tersedia di website www.menlh.go.id, diakses pada tanggal 6 Mei 2017.
Makarao Muhammad Taufik, 2006, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, Jakarta, Ikrar Mandiri Abadi.
Marbun S.F, 2001, Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, Yogyakarta, UII Press.
Pranoto, Pengawasan Perikanan di Kawasan Konservasi Perikanan, tersedia di website www.bppp-tegal.com, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.
Rachmadi Takdir, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Rahardjo Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Adytia Bakti.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan HIR
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.36/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat di Propinsi Papua Barat.
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tim Nasional Penanganan Kerusakan Terumbu Karang di Kabupaten Kepulauan Raja Ampat.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Law Review
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.