IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KONTEN WEB “GENERAKSI.ORG” SEBAGAI PLATRFORM LITERASI MEDIA DAN POLITIK BAGI CALON PEMILIH PEMULA PEMILIHAN PRESIDEN RI 2019

Abstract

ABSTRAK
Sepanjang tahun Pemilihan Presiden Indonesia 2019, media sosial diramaikan dengan ‘perang’ kampanye politik antara pendukung Joko Widodo - Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Kampanye hitam, meme, dan fitnah terus menerus bermuncukan di media sosial. Fenomena serupa pernah juga terjadi pada 2014 ketika pendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan pendukung Joko Widodo - Jusuf Kalla saling perang opini di media sosial. Sangat sedikit kampanye yang tidak menyerang pesaing, bebas ujaran kebencian, dan hanya fokus pada program masing-masing kandidat. Situasi ini membuat para pengguna media sosial, - terutama para pemilih pemula yang rujukan utama berita politiknya adalah media sosial - untuk membedakan antara berita politik yang benar benar dan salah (hoax). Para pemilih pemula juga akan kesulitan dalam menentukan dan menyatakan sikap politik mereka. Alhasil, banyak netizen yang harus berurusan dengan penegak hukum karena unggahan opini politik mereka dianggap melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia. Hal ini dapat semestinya dapat dicegah jika pengguna telah ‘melek media sosial’, terutama dalam hal menyatakan sikap politik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran media sosial bagi pemilih pemula dalam menentukan dan mengekspresikan sikap politik terhadap pemilihan presiden Indonesia 2019. Survei dilakukan terhadap 100 siswa SMA Tanjung Pandan Belitung berusia 16-18 tahun yang memiliki hak pilih. pada pemilihan presiden 2019. Hasil penelitian menunjukkan peran media sosial bagi pemilih pemula sebagai sarana untuk memperoleh informasi, mengungkapkan sikap politik, atau menentukan sikap politik. Hasil survei juga akan dijadikan sebagai materi literasi media yang akan dipublikasikan melalui web generaksi.org yang merupakan salah satu luaran penelitian ini yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi pada periode 2018-2019.

Kata kunci: Pilpres 2019, Media sosial, Literasi media, pemilih pemula, golput

ABSTRACT

During Indonesia’s 2019 presidential election, social media was invigorated by a ‘war’ of political campaigns between the supporters of Joko Widodo - Ma’ruf Amin and Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Endless smear campaigns, memes, and slanders became viral on social media. Such phenomenon also occurred in 2014 when supporters of Prabowo Subianto - Hatta Rajasa ignited an opinion war on social media against supporters of rivals Joko Widodo - Jusuf Kalla. Very few campaigns refrained from attacking competitors and remaining free from hate speech. This situation made it difficult for social media users – especially first-time voters, whose main reference of political news is social media – to distinguish between true and false news (hoaxes), and to determine and express their political attitudes. Consequently, many netizens had to deal with law enforcers because of uploading political opinions that are considered illegal under Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law. This could have been prevented had the users been ‘social media-literate’, especially when it comes to political behavior.
This study aims to determine the role of social media for first-time voters in determining and expressing political attitudes toward Indonesia’s presidential election 2019. A survey was conducted on 100 Tanjung Pandan Belitung High School students aged 16-18 years who had the right to vote at the 2019 presidential election. Results indicate the role of social media for first-time voters as a means to obtain information, express political attitudes, or determine political attitudes. The survey results will also be used as media literacy material that will be published through the generaksi.org web, which is one of the outputs of this research funded by the Ministry of Research and Technology in the period 2018-2019.

Keywords: Indonesian’s 2019 presidential elections, Social media, Media literacy, first-time voters, non-voters