MODEL INTEGRATED HEALTH BUDGETING INTELLIGENCE SYSTEM DENGAN PENDEKATAN QUADRUPLE HELIX DALAM MENYONGSONG PEMERATAAN KESEHATAN MELALUI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA - Brilliano, Cikal Aufalza; Ningrum, Nasywa Aaliyah Fitri; Tanisha, Rania (Anthology: Inside Intellectual Property Rights, 2025)
Pemerataan kesehatan yang layak di Indonesia merupakan amanat konstitusional dan refleksi dari nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Meskipun mandatory spending telah diterapkan, ketimpangan kesehatan masih sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia menggantikan pendekatan mandatory spending dengan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) melalui UU Kesehatan. RIBK bertujuan memastikan perencanaan dan penganggaran kesehatan berbasis kebutuhan aktual di setiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam implementasi RIBK. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi existing mekanisme pendanaan kesehatan di Indonesia serta menganalisis dan merancang mekanisme model Integrated Health Budgeting Intelligence System (IHBIS) dengan pendekatan Quadruple helix dalam menyongsong pemerataan kesehatan melalui penganggaran berbasis kinerja. Pendekatan quadruple helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta memegang peranan sentral dalam mendorong inovasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Penelitian ini akan memberikan hasil mekanisme penerapan model IHBIS berbasis quadruple helix. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model IHBIS menjadi urgensi untuk segera diimplementasikan ke dalam RIBK sebagai wujud pemerataan kesehatan berbasis teknologi. Dengan demikian, diperlukannya suatu sistem pendanaan berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam bentuk model IHBIS berbasis quadruple helix guna mencapai pemerataan pelayanan kesehatan berbasis teknologi medis, setiap warga negara tanpa terkecuali akan mampu mengakses layanan yang layak dan bermutu.