Melembagakan Blue Economy Policy: Penguatan Sistem Hukum Progresif Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Kelautan Dan Perikanan

Abstract

Kekayaan sumber daya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia khususnya di sektor kelautan dan perikanan tidak diimbangi dengan kelembagaan paradigma blue economy sehingga pada sektor perizinan sebagai landasan dimulainya usaha masih menjumpai sejumlah kendala. Padahal, keanekaragaman sumber daya alam tersebut menjadi satu magnet yang mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Permasalahan penanaman modal dalam dinamika perekonomian seringkali ditindaklanjuti dengan perubahan regulasi dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem hukum perizinan berusaha pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dan mendesain pelembagaan blue economy policy sebagai penguatan sistem hukum progresif dalam perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan. Pelembagaan blue economy tidaklah dimaknai sebagai menyusun suatu lembaga yang baru, akan tetapi memperbaiki struktur hukum yang ada demi mencapai tujuan hukum itu sendiri. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sampai saat ini masih banyak permasalahan kelembagaan yang menghambat laju iklim investasi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karenanya, diperlukan pelembagaan blue economy ke dalam struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia.

The wealth of natural resources contained in Indonesia's earth, especially in the difficulty and fisheries sector, is not balanced with the blue economy institutional paradigm so that the licensing sector as the basis for starting a business still encounters a number of obstacles. In fact, preserving these natural resources is a magnet that can attract investors to rebuild their capital in Indonesia. The handling of capital in the dynamics of the economy is always anticipated by changes in regulations and policies. This study aims to analyze and evaluate the legal licensing system that seeks natural resource management in the marine and fisheries sector in Indonesia and to design an institutionalized blue economy policy as a strengthening of the progressive legal system in risk-based licensing in the marine and fisheries sector. Blue economy institutionalization is not interpreted as forming a new institution, but improving existing legal structures in order to achieve the goals of the law itself. This normative juridical research uses a stipulation approach, a case approach, and an approximation approach. The results of this study indicate that until now there are still many institutional problems that impede the pace of a sustainable investment climate in the marine and fisheries sector. Therefore, it is necessary to institutionalize the blue economy in the structure, substance and legal culture in Indonesia.