Kepastian Hukum Kebijakan Extended Producer Responsibility Bagi Produsen Penghasil Sampah

Abstract

Prinsip extended producer responsibility (EPR) sebagai perluasan dari asas polluter pays principle meniscayakan produsen untuk bertanggungjawab atas kemasan/produk yang mereka produksi hingga tahap pasca konsumsi oleh konsumen. Penerapan EPR secara utuh akan mendeterminasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip tersebut mulai dituangkan dalam suatu kebijakan melalui UU Pengelolaan Sampah pada tahun 2008 silam. Sayangnya masih terdapat permasalahan hukum dalam penegakannya. Penulisan karya tulis ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum kebijakan EPR serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum kebijakan EPR bagi produsen. Tinjauan umum atas prinsip EPR, produsen, dan sampah menjadi landasan teori dalam membedah topik permasalahan dalam karya tulis ini. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan sejarah. Dengan bergesernya paradigma dalam pengelolaan sampah dari metode end to pipe yang menempatkan TPA sebagai fokus utama dalam pengelolaan sampah, menjadi integrasi metode end of pipe dan 3R yang menekankan pengelolaan sampah melalui upaya penghindaran atau pencegahan sejak dari hulu oleh produsen. Hal tersebut melahirkan berbagai aturan seperti UU Pengelolaan Sampah, PP Nomor 81 Tahun 2012 dan Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 dalam memberikan kepastian hukum. Sedangkan akibat hukum dari kebijakan EPR, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi bagi produsen yang tidak melakukan pengurangan sampah. Di samping hadirnya instrumen sanksi, juga terdapat jaminan atas pemberian insentif dan disinsentif bagi produsen atas pelaksanaan kebijakan EPR tersebut. Akan tetapi dengan masih kaburnya instrumen penjatuhan sanksi dan pemberian insentif dan disinsentif, maka sudah sewajarnya hal tersebut mesti dipertegas. Sehingga pada akhirnya kepastian hukum atas kebijakan EPR hadir secara paripurna.


The extended producer responsibility (EPR) principle as an extension of the polluter pays principle entrusts producers to be responsible for the packaging/products they produce until the post-consumption stage by consumers. The full implementation of EPR will determine sustainable economic development. This principle began to be outlined in a policy through UU Pengelolaan Sampah in 2008. Unfortunately, there are still legal problems in its enforcement. The writing of this paper aims to find out how the legal certainty of EPR policy and to find out how the legal consequences of EPR policy for producers. An overview of the principles of EPR, producers, and waste is the theoretical basis for dissecting the problem topics in this paper. This writing uses normative juridical methods with statutory, conceptual and historical approaches. With the shift in the paradigm in waste management from the end to pipe method which places landfill as the main focus in waste management, to the integration of end of pipe and 3R methods that emphasize waste management through avoidance or prevention efforts from upstream by producers. This gave birth to various regulations such as UU Pengelolaan Sampah, PP Number 81 of 2012 and Permen LHK Number 75 of 2019 in providing legal certainty. As a result of the EPR policy, authorized officials can apply sanctions to producers who do not reduce waste. In addition to the presence of sanctions instruments, there are also guarantees for the provision of incentives and disincentives for producers for the implementation of the EPR policy. However, with the vague instrument of imposing sanctions and providing incentives and disincentives, it is only natural that this must be reinforced. So that in the end, legal certainty over EPR policy comes in plenary.