Manifestasi Reformasi Ketenagakerjaan Melalui Implementasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi Alih Teknologi Dalam Negeri (Simetri) Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia

Abstract

Alih teknologi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan PMA untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam regulasi di berbagai sektor. Meskipun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasiannya karena substansi regulasi yang masih terbatas, lemahnya campur tangan peran pemerintah, serta belum adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan alih teknologi. Akibatnya, banyak industri di Indonesia yang masih bergantung pada alat dan mesin impor serta penggunaan tenaga kerja asing. Keadaan tersebut membuktikan bahwa kebijakan alih teknologi di Indonesia perlu untuk dikaji kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pelaksanaan alih teknologi dan memberikan solusi yang tertuang dalam sebuah sistem koordinasi antarkementerian. Adapun metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menggagas mekanisme SIMETRI guna mengoptimalkan peran pemerintah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan alih teknologi. Optimalisasi dilakukan dengan penyusunan regulasi khusus sebagai pedoman bagi pemerintah dan PMA dalam melaksanakan kewajiban alih teknologi. Hadirnya mekanisme ini dapat menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kewajiban alih teknologi di Indonesia sehingga dapat mewujudkan reformasi ketenagakerjaan melalui adanya tenaga kerja yang berkualitas.

Technology transfer is an obligation that must be carried out by FDI to improve the capabilities of the Indonesian workforce as mandated in regulations in various sectors. Even so, there are several problems in its implementation due to the limited substance of regulations, weak government intervention, and the absence of a mechanism for monitoring and evaluating the implementation of technology transfer. As a result, many industries in Indonesia are still dependent on imported tools and machinery as well as the use of foreign workers. This situation proves that technology transfer policies in Indonesia need to be reviewed. This study aims to analyze problems in the implementation of technology transfer and provide solutions contained in an inter-ministerial coordination system. The research method applied is doctrinal by analyzing library materials or secondary data through searching regulations and literature related to the object of the problem. Based on the research results, the authors initiated the SIMETRI mechanism to optimize the government's role in monitoring and evaluating the implementation of technology transfer. Optimization is carried out by drafting special regulations as guidelines for the government and FDI  in implementing technology transfer obligations. The existence of this mechanism can solve the problem of implementing technology transfer obligations in Indonesia so that it can realize labor reform through the existence of a qualified workforce.