Between Keeping Bank Secrecy and Reporting Suspicious Transaction In The Fight Against Money Laundering, Review from the Perspective of Law Number 8 of 2010

Ferdinand T. Andi Lolo

Abstract


Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Ketika bank kehilangan kepercayaan nasabahnya maka ia sedang berjalan menuju keruntuhan. Tidak heran di masa lalu bank sangat menjaga ketat kerahasiaan informasi terkait nasabahnya dengan menutup akses baik terhadap pihak ketiga pada umumnya maupun dari aparat hukum pada khususnya dengan menggunakan “kerahasiaan bank” sebagai alasan utama. Namun demikian masih ada celah bagi bank untuk mengenyampingkan kerahasiaan bank ini sehingga informasi nasabah mereka dapat diakses oleh pihak ketiga yang terkait, termasuk juga para penegak hukum. Hukum perbankan Indonesia mengatur tentang kerahasiaan bank dengan beberapa perkecualian. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, beberapa perkecualian umum yang dimuat dalam undang-undang perbankan menjadi lebih spesifik dalam undang-undang anti pencucian uang. Berdasarkan undang-undang ini prinsip kerahasiaan bank dikesampingkan dalam hal tindak pidana yang terkait dengan pencucian uang. Bank sebagai pihak pelapor adanya transaksi yang mencurigakan kepada PPATK, selaku otoritas dalam pencucian uang, mendapat imunitas ganda namun imunitas tersebut hanya berlaku dalam keadaan tertentu, yaitu bila pihak pelapor menjalankan kewajibannya berlandaskan itikad baik (good faith) dan tidak ada pelampauan wewenang (ultra vires) dalam proses pelaporan tersebut.

Keywords


Bank Secrecy; Money Laundering; Double Immunity

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 1412-2561

© Law Review